Legal Konsuntan Hukum Indonesia adalah layanan konsultasi hukum keluarga dan jasa pengacara perceraian, hak asuh anak, penetapan ahli waris, pembagian warisan, pembatalan perkawinan, yang secara profesional telah membantu banyak kebutuhan hukum keluarga di Indonesia, khusus Wilayah layanan jasa hukum kantor kami adalah di Jakarta, Depok, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Jabodetabek).
Tentang Kami
Layanan konsultasi hukum dan jasa pengacara perceraian & hak asuh anak.
Selain itu, kantor kami juga memberikan layanan jasa hukum lainnya di bidang hukum keluarga seperti permohonan itsbat nikah / pengesahan perkawinan, serta kami memberikan layanan pembuatan perjanjian perkawinan / perjanjian pra nikah / prenup / perjanjian pisah harta pasca nikah.
Wilayah layanan jasa hukum kantor kami adalah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tigaraksa dan Bekasi (Jabodetabek).
Dan telah melayani kurang lebih 4500 layanan konsultasi online dan offline dalam memberikan pelayanan jasa hukum, kantor kami selalu menjaga kepercayaan (trust) yang diberikan oleh klien.
Untuk bekerja secara profesional, mitra pengacara kami mengedepankan beberapa prinsip, yaitu Bersikap jujur dengan klien, Independen dalam bekerja, Transparan dalam memberi informasi, serta Memberikan perlindungan terhadap segara informasi yang diberikan klien terkait penanganan perkara.
Para mitra kami telah lebih dari 10 tahun berpengalaman dalam menyelesaikan masalah Hukum dibidang keluarga
Layanan dan jasa kami sangat terjangkau dan sangat flexibel untuk proses pemesanan
Kami sangat terbuka dengan semua permasalahan yang klien kami hadapi dan
berkomitmen untuk penyelesaikan sebaik mungkin
Dengan pengalaman yang kami miliki semua urusan hukum keluarga dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat dan cepat
Informasi hukum adalah informasi pribadi klien kami sepenuhnya yang patut dijunjung tinggi segala kerahasiaannya dimata hukum
Selalu berupaya mencari jalan hukum terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam hukum keluarga.
Dalam memberi jasa, kami mengedepankan fleksibel waktu dalam melayani, menjaga informasi yang diberikan klien, serta mengutamakan perdamaian dalam semua masalah hukum yang dihadapi.
4500+
Telah Kami Layani
1500+
Membuat Janji Temu
2500+
Konsultasi Online
Dengan Latar belakang pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai Advokat Legal Keluarga Terpercaya
Irza & Rekan
Founder Legal Kosultan Hukum Indonesia
Irza & Rekan
Founder Legal KosultanHukum Indonesia
FAQ
Berikut beberapa pertanyaan yang sering sekali diajukan para klien kami dalam menghadapi beberapa masalah hukum yang dijalani.
Untuk yang menikah menurut agama Islam, mengurus perceraian / Gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama wilayah domisili Isteri.
Adapun syarat mengurus perceraian di Pengadilan Agama, yaitu : (1) KTP Isteri, (2) Alamat lengkap suami, (3) Buku Nikah, (4) siapkan 2 orang saksi yang dapat dari keluarga, serta (5) sipakan gugatan cerai secara tertulis.
Apabila meminta hak asuh anak, maka wajib menambah dokumen (1) Akta Kelahiran Anak, serta (2) Kartu Keluarga (KK)
Mengurus perceraian di pengadilan tidak wajib memakai jasa pengacara.
Anda dapat mengajukan cerai di pengadilan tanpa harus memakai jasa pengacara perceraian.
Biasanya di setiap pengadilan telah disiapkan “Posbakum” dimana membantu anda dalam membuat gugatan cerai serta menjawab segala pertanyaan berkaitan dengan gugatan cerai yang akan diajukan.
Untuk yang menikah menurut agama Kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu serta mencatatkan perkawinan di disdukcapil, maka mengurus perceraian / Gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri wilayah domisili pihak yang digugat cerai.
Contoh : apabila isteri bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai domisili tempat tinggal suami.
Adapun syarat yang perlu dipersiapkan mengurus perceraian non muslim, yaitu : (1) KTP Penggugat, (2) Alamat lengkap Tergugat, (3) Akta Perkawinan dari Disdukcapil, serta (4) siapkan 2 orang saksi yang dapat dari keluarga.
Apabila meminta hak asuh anak, maka wajib menambah dokumen (1) Akta Kelahiran Anak, serta (2) Kartu Keluarga (KK).
Sesuai ketentuan Pasal 105 KHI menyebutkan anak yang masih dibawah umur 12 tahun, pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya.
Sedangkan bila sudah umur diatas 12 tahun, anak berhak memilih ikut dengan ayah atau ibunya.
Putusan MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 juga menyebutkan Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.